Get Adobe Flash player

TRANSPARANSI

INFO PERKARA

PUBLIKASI

PENGADUAN

PROGRAM KERJA

PENGAWASAN

Artikel

Figur di Balik Suksesnya Reformasi Peradilan Agama

Figur di Balik Suksesnya Reformasi Peradilan Agama Ketika disebut kata peradilan agama, banyak orang masih menganggap institusi ini masih di bawah binaan Kementerian Agama. Padahal sejak diberlakukannya sistem satu atap (one-roof system) yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 1999, semua hal yang berkaitan dengan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer) berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung(MA). Sistem Satu Atap sendiri mulai efektif berjalan sejak 2004.

Belum banyak yang menyadari bahwa sejak jatuhnya Soeharto dengan rezim orde barunya, peradilan agama telah berhasil secara sistematis melakukan reformasi secara fenomenal dalam kurun waktu yang cukup singkat sejak berada dalam Sistem Satu Atap tersebut. Keberhasilan ini sudah diakui oleh sejumlah pengamat, ilmuan, dan aktivis peradilan internasional serta tentunya berbagai kalangan dalam negeri yang intens mengikuti perkembangan dunia peradilan.

Wahyu Widiana, Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag) MA, adalah tokoh dibalik kesuksesan reformasi itu. Wahyu Widiana bukan nama yang asing bagi komunitas dan pemerhati peradilan Australia. Namanya juga sudah begitu akrab di telinga para anggota dan pengurus IACA (International Association for Court Administration), sebuah organisasi internasional tentang administrasi pengadilan yang berdiri tahun 2004 dan bermarkas di Amerika Serikat.

Pengakuan Publik Internasional
Pengakuan dunia akan suksesnya Wahyu Widiana dalam membawa gerbong reformasi peradilan agama salah satunya bisa dirujuk dari tulisan Cate Sumner, aktivis peradilan dan HAM berkebangsaan Australia, dan ProfTimothy Lindsey, guru besar Asian Law dari Melbourne University, Australia.

Dalam bukunya “Courting Reform; Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor” yang terbit Desember 2010 lalu, Cate dan Tim Lindsey secara tegas menyebut bahwa peradilan agama telah berhasil melakukan reformasi di tengah meluasnya anggapan publik tentang sistem pengadilan di Indonesia yang disfungsional.

Lebih lanjut, kedua penulis itu mengatakan bahwa dalam berbagai hal, peradilan agama dapat dijadikan model tidak hanya oleh lingkungan peradilan lainnya di Indonesia tapi juga oleh peradilan Islam lainnya di Asia Tenggara.

Dua faktor yang paling berperan dalam kesuksesan reformasi itu menurut Cate dan Tim terletak pada kuatnya kepemimpinan (strong leadership) di tubuh peradilan agama dan handalnya pemanfaatan media komunikasi dan informasi yang digunakan. Secara eksplisit kedua penulis itu menyebut bahwa peradilan agama diuntungkan karena memiliki satu orang pemimpin seperti Wahyu Widiana dalam kurun waktu hampir 12  tahun dan terlatih dalam hal manajemen.

Pengalaman Wahyu Widiana, alumnus paska sarjana Michigan University USA, yang pernah menjadi staf ahli dan sekretaris beberapa Menteri Agama, agaknya berkontribusi atas kepiawaiannya dalam memimpin peradilan agama yang kini berjumlah 388 pengadilan di seluruh Indonesia yang terdiri dari 359 pengadilan tingkat pertama dan 29 tingkat banding.

Pengakuan sarjana internasional lainnya datang dari ProfMark Cammack, guru besar Southwestern Law School, Los Angeles California USA. Dalam buku ‘Islamic Law in Contemporary Indonesia; Ideas and Institutions’ (2007), Cammack menyebut meski masih ada beberapa kelemahan, peradilan agama relatif merupakan kisah sukses dalam sistem hukum yang disfungsional (disfunctional legal system) di Indonesia.

Bahkan tokoh sekaliber Daniel S Lev (1999) pun mengakui bahwa peradilan agama merupakan pengecualian dari persepsi publik yang kurang baik terhadap pengadilan. Ini dikarenakan, menurut Lev, peradilan agama bekerja dengan baik.

Pernyataan para pakar di atas bukan sekedar klaim semata tetapi juga didukung oleh fakta. Setidaknya ada tiga survei skala nasional yang mendukung pernyataan tersebut. Pertama, yang diadakan oleh The Asia Foundation bekerjasama dengan ACNielsen yang dirilis dalam ‘Survey Report on Citizens’ Perception of the Indonesian Justice Sector’ pada bulan Agustus 2001. Hasil survey tersebut mengkategorikan peradilan agama sebagai lembaga yang efektif dengan ciri-cirinya yang trustworthy (dapat dipercaya), does job well (melakukan pekerjaan dengan baik), timely (tepat waktu), helpful (membantu), dan the first to go with a legal problem (lembaga rujukan pertama jika ada masalah hukum).

Kedua, survei nasional yang dilakukan oleh IALDF (Indonesia Australia Legal Development Facilty) dan PPM UIN Jakarta yang didanai oleh AusAID tahun 2007. Dari rilis survey yang dikemas dalam buku ‘Providing Justice to the Justice Seeker; A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study-2007’, diketahui bahwa lebih dari 80 persenpengguna pengadilan agama merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Survei yang bergenre client feedback dalam skala besar ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh institusi pengadilan sepanjang sejarah Indonesia. Hasil survei 2007 ini juga dipertegas oleh hasil serupa dari surveinasional yang diadakan pada tahun 2009.

Dilihat dari perspektif hasil survei tersebut, Cate dan Tim Lindsey menilai peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan yang paling berhasil di Indonesia. Sesuatu yang menurut keduanya adalah ironis mengingat peradilan ini begitu lama diabaikan oleh negara dan dianggap tidak lebih penting dibanding peradilan lainnya di Indonesia.

Reformasi Massive Internal
Lantas apa saja sebetulnya yang telah dilakukan oleh peradilan agama dibawah komando Wahyu Widiana dalam mensukseskan misi reformasinya? Ada sejumlah kebijakan dan aktivitas penting yang dilahirkan dan dipelopori oleh Badilag. Dua hal yang terlihat paling menonjol adalah revolusi teknologi informasi dan program justice for the poor.

Revolusi teknologi informasi –meminjam istilah Cate dan Tim- yang diinisiasi oleh Wahyu Widiana ini berdampak sangat luas dan masifbagi akselerasi reformasi di peradilan agama. Inisiatif ini diambil Wahyu tidak lama setelah mempelajari sistem IT di Family Court of Australia yang difasilitasi AusAID.

Dimulai dengan pembangunan website www.badilag.net pada tahun 2005 Badilag kemudian mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi tersebut untuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas peradilan (judicial transparency and accountability), administrasi penanganan perkara (case administration system), dan pelayanan publik (public services). Tidak itu saja, pemanfaatan IT itu digunakan juga untuk fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan perbaikan kinerja peradilan, percepatan penyebaran informasi dan gagasan reformasi, serta kontrol pelaksanaan kebijakan yang dapat secara cepat dijalankan oleh jajaran peradilan agama di seluruh Indonesia.

Dalam konteks ini, apa yang coba dibuktikan oleh seorang hakim dari Amsterdam Belanda, Dory Reiling, dalam disertasinya yang berjudul Technology for Justice; How Information Technology Can Support Judicial Reform (2009) menemukan pembenarannya di peradilan agama.

Dory Reiling dalam disertasinya yang setebal 297 halaman itu memaparkan dengan gamblang peran vital teknologi informasi (Information Technology) dalam menopang reformasi peradilan terutama dalam menangani tiga keluhan utama masyarakat dunia terhadap peradilan yakni: 1) delay (penundaan) dalam penanganan perkara, pemberian putusan dan keadilan, 2) access to justice (akses pada keadilan), dan 3) integrity (integritas dan korupsi).

Secara lebih spesifik, Aria Suyudi, et.al dalam bukunya Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI (2010) menyebut Badilag sebagai pelopor pengelolaan website secara desentralisasi di Mahkamah Agung yang kemudian secara tidak resmi diadopsi sebagai model pengelolaan website di jajaran peradilan di bawah MA.

Kini hampir semua pengadilan agama/mahkamah syar’iah memiliki website dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja baik untuk kepentingan pelayan publik secara umum maupun untuk membantu tugas-tugas judisial pengadilan. Salah satu kunci suksesnya adalah dorongan aktif dari pimpinan yang dimulai dari pimpinan tertinggi di Badilag MA, Wahyu Widiana.

Adapun mengenai program justice for the poor di Peradilan Agama yang banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak, berkisar pada akses kepada keadilan bagi masyarakat miskin, kaum perempuan dan yang terpinggirkan (marginalized people). Ada juga penyediaan Pos Bantuan Hukum, fasilitas perkara prodeo dan sidang keliling (circuit court).

Mengenai akses masyarakat miskin ke pengadilan agama, menarik kita lihat laporan salah satu badan di PBB, yaitu UN Women. Dalam laporannya yang didokumentasikan dalam Progress of the World’s Women in Pursuit of Justice 2011-2012, di halaman 75 dalam sub judul Women’s access to religious courts in Indonesia, disebutkan bahwa berdasarkan data yang ada, terdapat peningkatan 14 kali lipat jumlah rakyat miskin yang dapat mengakses pengadilan agama antara tahun 2007 dan 2010.

Peningkatan jumlah yang sangat fantastis itu dimungkinkan karena keterbukaannya peradilan agama dalam melakukan kerjasama dengan civil society seperti LSM PEKKA, sejumlah LBH, kalangan universitas dan lembaga-lembaga dunia seperti World Bank dan lain sebagainya.

Begitu juga dengan program lainnya yang sangat membantu masyarakat miskin seperi fasilitas prodeo dan sidang keliling. Dari hasil survei AusAID diatas dapat dibaca bahwa masyarakat miskin mengaku sangat terbantu dengan adanya kedua program tersebut. Program terbaru yang baru saja berjalan mulai tahun 2011 lalu adalah Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Posbakum ini berbeda dengan fasilitas serupa yang pernah ada di peradilan Indonesia.

Dengan anggaran yang bisa dibilang minimalis, Posbakum secara bertahap diimplementasikan di 46 PA seluruh Indonesia dengan target bisa melayani 11.553 pengguna pengadilan yang tidak mampu. Akan tetapi, berdasarkan data yang dirilis Ditjen Badilag MA, jumlah orang miskin yang menerima bantuan dari Posbakum itu adalah 35.009 pengguna pengadilan, lebih dari tiga kali lipat dari jumlah target yang ditetapkan.

Banyak lagi sejumlah gagasan, kebijakan dan program brilliant yang dicetuskan Wahyu Widiana dalam mereformasi peradilan agama. Reformasi yang dijalankan peradilan agama ini sangat penting karena dampaknya yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia. Seperti yang Cate Sumner dan Tim Lindsey (2010) nyatakan:

“It is a little-known fact that the Religious Courts have the largest number of cases of any jurisdiction in Indonesia. Because of this, the reform under way in the Religious Courts will have an impact on the majority of court users in Indonesia. In particular, Indonesia’s Religious Courts play a crucial role in development poverty alleviation.”

Adalah fakta yang tidak banyak diketahui publik bahwa peradilan agama memiliki jumlah terbesar dari keseluruhan perkara yang diterima pengadilan di Indonesia. Oleh karenanya, reformasi yang berjalan di peradilan agama akan berdampak pada sebagian besar pengguna pengadilan di Indonesia. Secara khusus, peradilan agama memainkan peranan penting dalam proses pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Bapak Reformasi Peradilan Agama
Berdasarkan pencapaian yang fenomenal di atas, Wahyu Widiana layak disebut sebagai Bapak Reformasi Peradilan Agama. Sumbangsih dan kiprahnya dalam memimpin peradilan agama sejak Mei 2000 hingga saat ini begitu nyata dirasakan tidak hanya oleh warga peradilan secara umum tapi juga oleh masyarakat luas di Indonesia.

Kesuksesan Wahyu Widiana dalam menahkodai peradilan agama tentu bukan hanya hasil kerjanya seorang. Ada sederetan para pendahulunya yang telah meletakkan fondasi yang begitu kuat. Ada dukungan ulama dan masyarakat. Ada support jajaran pimpinan Mahkamah Agung yang begitu solid disamping komunitas peradilan agama seluruh Indonesia yang bahu membahu mewujudkan cita-cita reformasi. Akan tetapi, trigger dan driver reformasi itu memang dipegang olehnya sebagai orang nomor satu di Ditjen Badilag MA.

Banyak yang menyebut tipe kepemimpinan Wahyu Widiana mirip dengan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. Ia dikenal dekat dengan bawahan, tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan jenjang struktural birokrasi. Ia juga tidak segan untuk turun tangan langsung menangani hal-hal ‘kecil’ yang bisa mempengaruhi suksesnya sebuah kebijakan dan program. Banyak ide segar yang terlontar dari pikirannya dan kadang terlihat seperti ‘out of the box’. Seringkali,ia diam-diam datang langsung ke pengadilan-pengadilan hanya untuk mengetahui secara real bagaimana pelayanan diberikan kepada masyarakat.

Jika berkah sistem satu atap bisa dikatakan berhasil mereformasi peradilan agama secara fisik dengan ditandai semakin banyaknya bangunan kantor pengadilan agama yang berdiri megah dan berwibawa di pusat-pusat kota, maka Wahyu Widiana dapat dikatakan berhasil mereformasi dan membentuk watak dan budaya warga Peradilan Agama menuju peradilan modern berkelas dunia.

Menurut ketentuan, September 2012 yang akan datang beliau akan mengakhiri masa jabatannya karena sudah mencapai usia 60 tahun. Kita tentu berharap kiprahnya dalam memajukan dunia peradilan tidak berhenti meski paska pensiun nanti. Warga peradilan akan selalu menanti sumbangsih pikiran dan peranmu “Bapak Reformasi Peradilan Agama”.

*Hakim Pengadilan Agama Bekasi
Mahasiswa Melbourne Law School,The University of Melbourne, Australia


BIBLIOGRAPHY
Aria Suyudi, et.al,  Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia/PSHK, 2010).

Cate Sumner and Tim Lindsey, Courting Reform; Indonesia’s Islamic Courts and Justice for the Poor (Lowy Institute, 2010).

Cate Sumner, Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Indonesian Religious Courts Access and Equity Study- 2007 (Mahkamah Agung and AusAID, 2008).

Cate Sumner, Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Access and Equity Study in the Indonesian General and Religious Courts 2007-2009 (Mahkamah Agung and AusAID, 2010).

Daniel S Lev, ‘Comments on the Course of Law Reform in Modern Indonesia’ in Drew Duncan and Timothy Lindsey (eds), Indonesia After Soeharto; Reformasi and Reaction (Center for Asia-Pacific Initiatives, 1999).

Dory Reiling, Technology for Justice; How Information technology Can Support Judicial reform (Leiden University Press, 2009).

Mark E Cammack. ‘The Indonesian Islamic Judiciary’ in R. Michael Feener and Mark E. Cammack (eds), Islamic Law in Contemporary Indonesia; Ideas and Institutions (Harvard University Press, 2007).

The Asia Foundation, Survey Report on Citizens’ Perception of the Indonesian Justice Sector; Preliminary Findings and Recommendations, Jakarta, 2001.
Sumber : Hukum Online{jcomments on}

Apa Itu Mediasi ?...


Apa Itu Mediasi?......

Perselisihan. Argumentasi. Pertentangan. Anda berharap Anda bisa menjalankan bisnis Anda tanpa mereka. Tapi sesulit apapun Anda mencoba, masalah selalu datang menghampiri.

Hukum waris dan permasalahannya

Hukum waris dan permasalahannya dalam Peradilan atau dalam Hukum Indonesia juga terdapat Hukum waris adat, selama ini, khususnya sebelum muncul UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sering terjadi kerancuan Download

Hukum Acara

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Dalam Praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai Norm Control. download

Online Support

Pencarian


Fokus Info


Pengumuman : PENERIMAAN HONORER TA 2014    download

Pengumuman : HASIL SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA HONOR PAKTL TA 2014  31/12/2013  download



  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal
  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal
  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal
  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal
  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal
  • Pengadilan Agama Kuala Tungkal


Prosedur Dan Tata Cara Perceraian

PNS dan TNI/POLRI

Prosedur Dan Tata Cara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/POLRI :

  1. 1.Ketentuan umum tetap mengacu kepadaUU. No. 1 Tahun 1974/PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP.No. 10 Tahun 1983/PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI;
  2. 2.Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan, sebagaimana Surat Panglima TNI tanggal 20 Septemberkepada Ketua MARI, tentang perceraian bagi anggota TNI;
  3. 3.Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang ingin mengajukan gugatanharus mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya). Hal ini merujuk pada Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri No. 9/2010);

Pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk antara lain:

-       Kapolri untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;

-       Kapolda untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;

-       Kapolres Metro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

  1. 4.Pasal 19 Perkapolri No. 9/2010 mengatur bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja);
  2. 5.Pelanggaran terhadap Perkapolri No. 9/2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (lihat Pasal 33 Perkapolri No. 9/2010);
  3. 6.Menurut Pasal 15 jo Pasal 13 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS (“PP No. 30/1980”). Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam PP No. 30/1990 mencakup:
  4. a.penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  5. b.pembebasan dari jabatan;
  6. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
  7. d.pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
    1. 7.Apabila Permohon/Gugatan Ceraibelum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mengurus/menyelesaikan izin tersebut ke atasan/komandannya;
    2. 8.Penundaan persidangan maksimal 6 bulan (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983;
    3. 9.Apabila penundaan telah berjalan 6 bulan, namun yang bersangkutan belum memperoleh izin dari atasan/komandannya), apabila yang bersangkutan tetap hendak melanjutkan perkaranya tanpa SURAT IZIN dari atasan/komandannya, maka (“demi” perlindungan hukum atas majelis hakim), maka yang bersangkutan harus/wajib membuat SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA RESIKO akibat perceraian tanpa izin, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;
    4. 10.Apabila Gugatan/permohonandiajukan oleh ISTERI/SUAMI (Bukan PNS dan Anggota TNI/POLRI), maka:
      1. a.Isteri/suami tersebut, melaporkan keadaan rumah tangganya kepada atasan/komandan suami dengan rencana gugatan perceraiannya tersebut;
      2. b.Kalau perkara sudah terdaftar, sementara Majelis Hakim telah mengetahui bahwa Tergugatnya (suaminya) itu adalah anggota TNI/POLRI, maka harus memerintahkan kepada penggugat untuk melaporkan hal tersebut, sesuai maksud huruf (a) di atas;

 


Pilih Bahasa

Indonesian Arabic English

perkara online baner

1. SIADPAWEB

pustaka online

2 pUBLIKASI PUTUSAN

3. Simkep

5. Quick Report Lap Bulanan








Jumlah Pengungjung

TAFAKUR

Tafakur dalam perspektif psikologi islam

Setiap kali manusia tafakur merenungkan dirinya, ia akan mendapatkan rahasia-rahasia yang sangat mengejutkan dan menakjubkan menganai bentuk tubuh dan rahasia-rahasia roh serta alam semesta berikut kekuatan yang nampak dan tidak nampak, serta pemahaman tentang benda-benda empiris dan cara menyimpan dan mengingatkannya kembali. Ia akan tahu tempat penyimpanan berbagai persepsi dan pengetahuannya, bagaimana semua gambaran dan pandangan serta hasil penglihatannya dapat terukir dengan jelas.

Hati yang selalu bertautan dan berhubungan dengan Allah serta pandangan yang benar terhadap alan dan manusia, akan melahirkan kesadaran bahwa bulatan bumi dan isinya tidak lain hanya atom kecil yang tidak bernilai dalam kerajaan Allah yang luas. Bertafakur mengenai segaala ciptaan Allah dan isinya tanpa mengenal batas waktu dan tempat, karena dari alam wujud itulah kita dapat merasakan dan mencintai Allah. Karena seorang mukmin tidak boleh memikirkan Zat Allah, manusia hanya boleh memikirkan Allah dari apa yang diciptakannya. Perbedaan individu dalam bertafakur diantaranya :

1. Kedalaman iman
Kedalaman berfikir dan renungan pertama kali tergantung kepada derajat iman seseorang dan hubungannya dengan Allah. Karena hanya Allah dan diri pribadi yang dapat mengetahuinya. Di dapti hal-hal yang menakjubkan jika seseorang sudah menjalani tafakur yang mendalam, ia betul-betul tenggelam dalam tafakurnya sehingga tidak menyadari lagi apa yang ada disekelilingnya.

2. Kemampuan memusatkan pikiran
Kemampuan individu dalam memusatkan pikiran dengan cepat agar tidak mudah capek dan bosan cirri semacam ini banyak ditentukan oleh system saraf yang diberikan Allah swt kepada seseorang. Seseorang yang memiliki daya tangkap sebagai penjaga pintu yang mengatur saref dan urat nadi yang menghubungkannya ke otak.

3. Kondisi emosional dan rasional
Tafakur membutuhkan ketenangan, ketentraman jiwa, serta kesehatan fisik dan psikologis. Seseorang yang sedang mengalami kegelisahan, cemas dan ketakutan tidak dapat memikirkan tentang ciptaan Allah . oleh sebab itu kesehatan fisik dan sikis sangat di butuhkan pada saat bertafakur . karena pada saat bertafakur atau mmecahkan masalah menjadi lemah bersama dengan tambahnya kegelisahan dan depresi. Walaupun hasil yang di dapatkannya hanya rendah.

4. Faktor lingkungan
Pengaruh lingkungan seseorang tinggal, kadars sibuk tidaknya pikiran dengan problem sehari-hari yang dapat menpengaruhi seseorang untuk melakukan tafkur.

5. Tingkatan pengetahuan tentang objek tafakur
Sejauh mana pengetahuan seseorang tentang objek tafakur. Karena seseorang yang memiliki pengetahuan atau ahli mengenai sesuatu akan mempermudahkan ia pada saat bertafakur.

6. Contoh baik dan pengaruh pergaulan
Pengalaman dan contoh yang diperoleh seseorang pad saat bertafakur apakah sudah sesuai dengan kadar dan ukuran pencapaiannya. Karena dikatakan bahwa oaring yang selalu bertafakur dan berzikir akan dibukakan pintu yang luas untuk mendekat, sehingga seolah-olah ia melihat dan menyaksikan apa yang ada di langit dan di bumi.

7. Esensi sesuatu
Esensi dan cirri sesuatu yang menjadi objek renungan dan proses berpikir dalam mentafakuri ciptaan Allah swt.

8. Kadar kebiasaan terhadap objek
Kebiasaan yang dilakukan seseorang untuk melakukan tafakur dapt menjadikan dirinya tertutup matanya, karena dirinya merasa terbiasa dengan apa yang di lakukannya. Seharusny adengan kebiasaanny aitu manusia harus dapat mengembangkan lebih maju.

Alangkah bahagianya jika kita dengan bertafakur dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah dan alam ciptaannya, sehingga kita dapat merasakan kenyamanan dan keakraban dengan alam sekitar tidak hanya dengan manusia saja, tetapi ke semua makhluk ciptaan Allah.


url/psikonseling/tafakur-dalam-perspektif-psikologi.html

LIMA PANTANGAN DALAM HIDUP

(Oleh : A. Gymnastiar)

Dalam menghadapi kehidupan ini ada lima pantangan yang
sebaiknya tidak kita lakukan, yaitu:


1. Pantang bertindak sia-sia.
Setiap tidakan kita sebaiknya terhindar dari
kesia-siaan. Setiap tutur kata, setiap langkah dan
setiap apapun hendaknya dilakukan untuk sesuatu yang
bermanfaat, baik di dunia maupun akhirat.

Jika kita bisa menghindari kesia-siaan, insya Allah
kita akan menjadi 'pribadi yang sukses'.


2. Pantang mengeluh.
Keluh kesah tidak menyelesaikan masalah. Seandainya
dengan mengeluh masalah bisa selesai, maka semua orang
akan menyelesaikan masalahnya dengan mengeluh. Tetapi
mustahil itu terjadi.

Jika kita tidak mengeluh dalam menghadapi segala
persoalan, maka insya Allah kita akan menjadi 'pribadi
yang tangguh.'


3. Pantang menjadi beban.
Bersikap mulia dengan tidak menjadi beban bagi orang
lain adalah sikap yang sangat terpuji. Walaupun tidak
mungkin bagi kita untuk sama sekali tidak bergantung,
tetapi paling tidak kita mengurangi sekecil-kecilnya
ketergantungan itu. Setiap bantuan orang lain sekecil
apapun, sebaiknya segera kita bayar dengan apapun
semampu kita.

Jika kita tidak menjadi beban orang lain maka insya
Allah kita akan mempunyai 'harga diri' yang tinggi.


4. Pantang berkhianat.
Berkhianat adalah sikap yang sangat tercela. Sesulit
apapun keadaan kita, jangan pernah berkhianat.

Jika kita tidak pernah berkhianat maka kita akan
menjadi pribadi yang 'terpercaya'. Nah, kepercayaan
inilah modal yang sangat berharga dalam mengarungi
hidup.


5. Pantang mengotori hati.
Hati adalah komponen yang sangat penting dalam tubuh.
Jika hati baik, maka menjadi baiklah seluruh tubuhnya.
Sebaliknya jika hati buruk, maka buruklah sekujur
tubuhnya.

Jika kita bisa menjaga hati tetap bersih maka insya
Allah kita akan menjadi 'bahagia' dan amal ibadah kita
diterima.


Jadwal Sholat